PD Pasar Medan

Pemecatan Rusdi Sinuraya Disoroti Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Dr Mirza Nasution SH MHum (mengenakan kaca mata)

Medan-Pemecatan Dirut PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya yang dilakukan Pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahkyar Nasution dinilai melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal itu dikemukan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Mirza Nasution MHum.

Mirza Nasution yang juga selaku Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Sumatera Utara itu, menapikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah (Irda) Kota Medan menjadi tolak ukur pemberhentian Rusdi Sinuraya.

“Ini kan persoalannya ada di pemerintahan, jadi ranah Hukum Adminisrasi Negara. Jadi (Artinya) Plt Wali Kota Medan (Akhyar Nasution) dalam hal menerima laporan (LHP) dari Irda itu wajar. Namun dalam hukum administrasi, Plt Wali Kota Medan harus menghormati Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Jadi disitu dia (Plt Wali Kota Medan) di terikat,” tutur Mirza Nasution saat Swarasumut.com meminta pendapatnya, Rabu (29/1/2020) siang lewat saluran telepon.

Jadi, dikatakan Mirza, seyogyanya Plt Wali Kota Medan memanggil Dirut PD Pasar kemudian menyampaikan poin-point yang jadi temuan Inspektorat terhadap kinerja Dirut PD Pasar. Lalu bila perlu, Mirza Nasution menyarankan kepada Plt Wali Kota Medan untuk memberikan surat peringatan terhadap jajaran Direksi PD Pasar.

“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah dilalui apa belum, (harus ada) peringatan pertama, kedua, dan ketiga apa belum,” tanya Pengajar Hukum Tata Negara pada Program Pascasarjana Hukum USU.

Walaupun kata Mirza Nasution, ada temuan yang bersifat faktual dalam LHP Irda Kota Medan. Namun, Asas-asas Umum Pemerintahan yg Baik harus dipedomani dan dirujuk karena sebagai basis etika atau perilaku aparatur negara dalam bertindak termasuk melindungi setiap warga negara.

“Tetap Hukum Administrasi Negara harus dijalankan. Untuk memperlakukan itu perlu ada Asas kecermatan, kehati-hatian, adil dan lain-lain,” katanya.

Saran kepada Bawaslu

Ketika dikonfirmasi posisi Akhyar Nasution yang masih menjabat sebagai Plt Wali kota dan sedang mencalonkan diri menjadi Calon Wali Kota Medan, apakah kebijakan tersebut tidak beraroma Pilkada ?

Mirza menegaskan Pelaksana tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution saat ini terikat dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dimungkinkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan penelitian terhadap pemecatan Dirut PD Pasar.

“Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 71 (yang berbunyi: larangan bagi Kepala Daerah atau Petahana  melakukan penggantian/mutasi jabatan). Bahwa petahana tidak boleh melakukan kebijakan bersifat strategis, apa lagi dia (Akhyar Nasution) juga sedang mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Medan. Dia (sedang) diawasi Bawaslu,” jelas Mirza Nasution.

Penulis: Devis Karmoy

Baca Juga