Pecat Dirut PD Pasar, Bawaslu Dalami Kebijakan Plt Wali Kota Medan

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Syafrida Rasahan

Medan-Pemecatan Direktur Utama PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya terus menarik perhatian, pasalnya Rusdi Sinuraya diberhentikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang juga sedang mencalonkan diri sebagai bakal calon (Balon) Wali Kota Medan pada Pilkada serentak 23 September 2020 yang akan datang.

Kebijakan Plt Wali Kota Medan tersebut dianggap sejumlah pihak, kebijakan ‘beraroma’ politik. Alasannya tentu bisa dibenarkan, karena sebagai petahan Akhyar Nasution diikat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Syafrida Rasahan saat dikonfirmasi Swarasumut.com, Kamis (20/1/2020) menyebutkan, pihaknya akan mendalami kebijakan yang dilakukan Plt Wali Kota Medan untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Bunyi Pasal 71: larangan bagi Kepala Daerah atau Petahana  melakukan penggantian/mutasi jabatan pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan  calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Soal pemberhentian (Rusdi Sinuraya) Dirut PD Pasar (Kota Medan), Bawaslu akan mencoba menelusuri apakah perbuatan tersebut termasuk dalam larangan pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan GBW (Gubernur, Bupati/Wali Kota),” kata Syafrida.

Saat ditanya, kapan Bawaslu akan memulai penelusuran terhadap kebijakan Plt Wali Kota Medan, Syafrida tidak bisa memastikan, namun pihaknya berupaya dalam waktu secepatnya, sekaligus akan menentukan apakah pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota.

“Waktu Penelusuran tidak diatur secara spesifik, tetapi diupayakan sesegera mungkin selesai, sehingga bisa ditempuh langkah-langkah penanganan dugaan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan pelanggaran pemilihan,” jelas Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Mirza Nasution saat dikonfirmasi Swarasumut.com, Rabu (29/1/2020) menyarankan Bawaslu untuk mendalami kebijakan Plt Wali Kota Medan yang memberhentikan Dirut PD Pasar Kota Medan. Alasannya sebagai Petahana, Akhyar Nasution diikat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 71 (yang berbunyi: larangan bagi Kepala Daerah atau Petahana  melakukan penggantian/mutasi jabatan) menyebutkan, bahwa petahana tidak boleh melakukan kebijakan bersifat strategis, apa lagi dia (Akhyar Nasution) juga sedang mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Medan,” ujar Mirza Nasution.

Penulis: Devis Karmoy
Photographer:Bawaslu

Baca Juga