Tak Sesuai Tempus Delicti, Nizamuddin: Dakwaan Penuntut Umum KPK Kabur

Terdakwa HT Dzulmi Eldin saat menjalani sidang pembacaan Eksepsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (12/32020).

Medan-Penasihat hukum mantan Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, Nizamuddin SH mengklaim surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas. Sebab, dua surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan secara mendalam dan terperinci mengenai bentuk keikutsertaan Eldin dalam kasus dugaan penerima suap Rp 2,1 miliar.

"Maka surat dakwaan penuntut umum diklasifikasikan sebagai surat dakwaan kabur dan tidak terang. Sehingga surat dakwaan batal demi hukum," tegas Nizamuddin dalam pembacaan eksepsi (pembelaan) kliennya di ruang siding Cakra 1 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/3).

Hal itu menurut Nizamuddin SH sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyidikan nomor: Sprin. Dik/142/DIK.00/01/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dimana penyelidik KPK ketika itu langsung melakukan upaya paksa dan penahanan terhadap Dzulmi Eldin di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berada di Pomdam Jaya Guntur tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Novemver 2019.

Usai pembacaan eksepsi, majelis hakim yang diketuai Abdul Azis menunda sidang hingga pekan, dengan agenda jawaban jaksa (replik).

Usai siding Nizamuddin kembali menegaskan, bahwa Eldin tidak masuk dalam kategori operasi tangkap tangan (OTT) sesuai Pasal 1 angka 19 KUHAP.

"Sehingga dalam keputusan mahkamah konstitusi (MK) No 21/PU/12/2014, kaidah dalam putusan MK harus mewajibkan setiap penyidik untuk melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka," katanya.

Dia juga menyinggung tentang kapasitas terdakwa Dzulmi Eldin sebagai orang yang melakukan atau orang yang turutserta melakukan. Menurut Nizamuddin, kualifikasinya tidak dijelaskan, sehingga dapat dianggap kabur.

Lebih lanjut, dikatakannya, JPU menyebutkan waktu kejadian tidak pidana (Tempus delicti) pada pertengahan bulan Juli 2018. Pada hal ketika itu ada kegiatan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia (Apeksi) di Tarakan.

"Tempus delicti yang disebutkan JPU pertengan Juli 2018, tapi disisi yang lain ketika dia menguraikan siapa aja uang yang diambil samsul fitri tempus delicti nya itu, April, Mei, Juni dan Juli. Nah timbul pertanyaan, kalau untuk April Mei Juni itu untuk siapa (uang dikumpulkan)? Kan bukan untuk kegiatan Apeksi," jelasnya.

"Disitulah ke kaburan, sehingga kalau menurut satu Pasal 143 ayat 3 itu, kalau dakwaan yang bersifat kabur, penguraian yang tidak jelas tidak cermat tentang lokus dan tempus delicti menjadi kabur dan tidak jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Zulkarnai dalam dakwaannya menyebutkan, kasus suap Eldin berawal dari kekurangan anggaran kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2018 menerima laporan dari Samsul Fitri tentang dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan kegiatan Apeksi di Tarakan Kalimantan Utara sejumlah Rp 200 juta.

Namun yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencapai jumlah tersebut.

Mendapat laporan itu, Dzulmi Edlin (sebagai Wali Kota kala itu) kemudian memberikan arahan untuk meminta uang kepada Para Kepala OPD/Pejabat Eselon II dan Samsul Fitri menyatakan kesanggupannya.

"Samsul Fitri di hadapan terdakwa kemudian membuat catatan Para Kepala OPD/ Pejabat Eselon II yang akan dimintai uang serta perkiraan jumlahnya yang mencapai Rp 240 juta. Atas catatan perhitungan Samsul Fitri tersebut terdakwa menyetujuinya," urai jaksa.

Namun ternyata, permintaan Eldin melalui Samsul Fitri, hanya terkumpul Rp 120 juta. Dalam kesempatan lain, permintaan Dzulmi Eldin ternyata terus berlanjut, hingga yang terakhir ia meminta uang pegangan dan perjalanan selama menghadiri undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang pada Juli 2019.

Penghitungan kebutuhan dana akomodasi kunjungan ke Jepang tersebut sejumlah Rp 1,5 miliar. Sedangkan APBD Kota Medan mengalokasikan dana hanya Rp 500 juta. Edin kemudian mengarahkan Samsul Fitri untuk meminta uang kepada Kepala OPD yang akan ikut dalam rombongan ke Jepang tersebut.

Keseluruhan uang yang dikumpulkan terdakwa dari para kepala OPD yang disetorkan ke Dzulmi Eldin, totalnya mencapai Rp 2,1 miliar lebih.

Akibat perbuatannya, Eldin diancam pidana Pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Penulis: Hafnizar Sagala
Editor:Redaksi
Photographer:Hafnizar Sagala

Baca Juga