PHL DPRD Medan Temui Sekwan Minta Klarifikasi Terkait ‘PHK’

Medan- Sejumlah pegawai harian lepas (PHL) yang selama ini bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Rabu (18/3/2020) siang, mendatangi Sekretaris dewan (Sekwan) dalam hal meminta klarifikasi terkait tidak diperpanjangnya kontrak mereka.

"Kami datang karena ingin minta klarifikasi sama Sekwan soal tidak diperpanjang kontrak kami saat ini," kata Simson Sinambela selaku koordinator PHL didampingi delapan PHL lainnya di gedung DPRD Kota Medan.

Kenapa itu dipertanyakan ke Sekwan, ujar Simson, karena dengan usia rata-rata kerja 4 - 15 tahun, kemudian mereka harus menerima realita tidak diperpanjang. Sementara dari 127 PHL yang diterima justru sebagian diantara adalah berwajah baru.

"Kita tak soal kalau memang diberhentikan dan itu menjadi keputusan berdasarkan surat yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan," terangnya.

Masalahnya justru timbul, ucapnya, surat Sekda tertanggal 9 Desember 2019, nomor 800/2916 perihal pengangkatan tenaga kontrak / PHL tahun 2020 pada Pemko Medan, secara tegas disampaikan di alinea dua bahwa 'untuk tidak melaksanakan seleksi penerimaan, penambahan dan / atau pergantian tenaga kerja / PHL atau sejenisnya tahun anggaran 2020 pada masing-masing perangkat daerah.

"Ini yang menurut kami, Sekwan sebagai OPD di DPRD Medan tidak menjalani amanat tersebut," tegasnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris PHL, M Setia Budi Pandai secara bersamaan Yeremi C Damanik adanya kebijakan diakhir 2019 dengan merumahkan seluruh PHL di DPRD Kota Medan.

Namun, terangnya kembali, sekretariatan dewan kemudian memanggil 40 orang sebagai tenaga diperbantukan (dapat gaji bulan 1 dan 2) selanjutnya kembali sebanyak 70 orang dipanggil, hanya saja tanpa terima gaji dibulan 1 dan2."Nah, terakhir ada sekitar 30 orang yang menurut kita sama sekali tak dipanggil, meski akhirnya ada yang mengundurkan diri, hingga menyisakan 22 orang PHL," jelasnya.

Berdasarkan itulah, dikatakan Setia Budi, pihaknya meminta klarifikasi langsung kepada Sekwan,"Tapi, sayang tadi kami datang, kami ga dipertemukan, tapi diarahkan ke ruangan tata usaha untuk memasukkan surat permohonan klarifikasi yang diminta," paparnya.

Diketahui, surat perihal klarifikasi terkait kontrak PHL tertanggal 18 Maret 2020 tersebut, selain disampaikan ke sekretariatan dewan juga disampaikan ke bagian umum dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Medan dikantor Walikota Medan yang lokasinya berseberangan dengan DPRD Medan.

"Tujuan Pemko kan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.Pak Akhyar (Plt Walikota Medan) tolong perjuangkan kami tenaga honor ini, karena kedepan kami juga akan membantu Bapak dalam memajukan pembangunan Kota Medan," teriak salah seorang tenaga PHL, Yosua Lamhot Hutajulu menambahkan.

Sebagai tenaga PHL yang lama, ditegaskan Lamhot, dengan jumlah puluhan yang dirumahkan dan tidak ada kelanjutannya, Sekwan (Abdul Azis) telah menghambat programnya Pak Akhyar yang masih berkeinginan memimpin Kota Medan," pungkasnya.

Penulis: Ucok Iswandi
Editor:Redaksi
Photographer:Ucok Iswandi

Baca Juga