LBH Medan Minta TVRI Penuhi Hak-hak Normatif Mantan Kontributor TVRI Sumut

Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra SH MH

Medan – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan saat ini concern  terhadap pemenuhan hak-hak normatif para tenaga kerja di berbagai sektor, tidak terkecuali para pekerja Pers yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari perusahaan maupun lembaga pemerintah turut mendapat perhatian serius dari LBH Medan.

Hal itu dibuktikan dengan desakan LBH Medan yang meminta Pimpinan TVRI Stasiun Sumut untuk segera memberikan hak-hak dari Devis Abuimau Karmoy, salah seorang Kontributor Berita pada TVRI Stasiun Sumut yang mengabdi sejak Oktober 2013 sampai 31 Desember 2017, yang diduga diberhentikan secara sepihak oleh pihak TVRI Sumut.

Melalui siaran pers yang dikirim kepada para wartawan di Medan, Kamis (21/5/2020), Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra SH MH mendesak TVRI Stasiun Sumatera Utara untuk memenuhi hak-hak Devis Abuimau Karmoy sebagai mantan Kontributor Berita di TVRI Sumut.

“Hari ini pasca dugaan pemberhentian sepihak tersebut telah tepat 1,7 Tahun berlalu, namun pihak TVRI Stasiun Sumut belum juga memberikan apa yang menjadi hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh UU Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan,” tulis Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra dalam siaran persnya.

Irvan kembali menjelaskan, bahwa sebelumnya Devis  Abuimau Karmoy telah membuat pengaduan kepada pihak Disnaker Provinsi  Sumut atas pemberhentian sepihak yang menimpanya, dan hingga sampai saat ini pihak pengawasan Disnaker Provinsi sumut telah membuat Nota I tanggal 22 Agustus 2019 dan Nota II tanggal 18 September 2019.

“Namun, atas Nota tersebut pihak Disnaker Provinsi Sumut mengatakan belum ada balasan dari Kementerian terkait, dan informasi terakhir yang diterima (LBH Medan), pihak Disnaker telah memanggil pihak TVRI namun pihak TVRI tidak hadir dan langkah selanjutnya Disnaker Provinsi Sumut akan memanggil untuk panggilan yang ke-II,” jelasnya.

Wakil Direktur LBH Medan ini menduga pihak TVRI Stasiun Sumut tidak mau memberikan hak-hak dari Devis Abuimau Karmoy. “Hal tersebut dapat dilihat dari tidak koperatifnya pihak TVRI Stasiun Sumut, yang mana tidak mengindahkan panggilan Disnaker Provinsi Sumut,” sebutnya.

Irvan menegaskan, LBH meminta TVRI Sumut untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya, dan apabila ini tidak diselesaikan, maka kata Irvan, ini akan menjadi preseden buruk bagi Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Sumut.

Sebelumnya menurut Irvan, pada Rabu 6 Mei 2020 LBH Medan telah mengirimkan surat perihal mohon atensi kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Dewan Pers, TVRI Pusat, Komisi III DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang intinya meminta agar TVRI Stasiun Sumut menyelesaikan hak-hak Devis Abuimau Karmoy sebagai klien LBH Medan.

Akibat kelalaian tersebut, LBH Medan menduga TVRI Stasiun Sumut  telah melanggar ketentuan UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Baca Juga