Kejati Sumut Monitoring Perilaku Korup Di Penyaluran Bansos, FITRA Temukan Kejanggalan Dana GTPP

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Amir Yanto

Medan - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengingatkan Pemprov serta Pemkab dan Kota di Sumatera Utara, agar dalam penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 supaya transparan dan adil.

Kajati Sumut Amir Yanto menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti soal laporan carut marutnya pendataan maupun penyaluran dana bansos, terutama bila menemukan tindak pidana korupsi dalam praktik pendataan maupun penyaluran bansos bagi warga yang terdampak Covid-19 di Sumut.

“Dengan adanya pemberitaan di beberapa media soal kekisruhan maupun protes warga di sejumlah daerah terkait bantuan sosial bagi warga terdampak Covid- 19, Kejati Sumut akan melakukan monitoring dan pengumpulan data untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi,” kata Amir Yanto dalam pesan Whatshapp kepada wartawan, Rabu (13/5/2020) malam.

Amir menyebutkan, penggunaan dana penanganan Covid-19 di Sumut akan menjadi atensi khusus bagi pihak Kejati Sumut. Untuk itu Kajati telah meminta penggunaan dana harus tepat sasaran.

Sebelumnya, Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Sumut Sumardi meminta komitmen Pemda agar penggunaan anggaran Covid-19 dalam penanggulangan pandemi ini lebih transparan dan tepat sasaran. Hal itu dikatakan Sumardi dihadapan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 dalam Rakoor Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara, beberapa waktu lalu di Rumah Dinas Gubernur Sumut.

"Saya menyampaikan agar semua pelaksana kegiatan benar-benar menjalankan tugasnya dan memanfaatkan anggaran agar tidak salah sasaran," kata Sumardi.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelumnya mengatakan, Pemprov telah menyediakan dana Rp 1,5 triliun. Dana tersebut rencana digunakan dalam beberapa tahap untuk penanganan pandemi di Sumut.

Dugaan Kejanggalan versi FITRA Sumut

Di satu pihak, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara menemukan beberapa kejanggalan dalam pos anggaran GTPP Covid-19 Sumatera Utara melalui refocusing APBD Sumut 2020 tahap pertama April hingga Juni 2020.

Siska Barimbing selaku Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut mengemukan, pihaknya menyoroti penggunaan anggaran tahap pertama dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut senilai Rp 502, 1 miliar dari total Rp 1.5 triliun.

Sorotan FITRA tertuju pada perbandingan anggaran kesehatan (medis) dan pendukung (non medis) sebesar Rp 191, 7 miliar yang diperuntukan dalam penyediaan bahan dan peralatan pendukung Covid-19 sebesar Rp 110 miliar.

Tak hanya itu, FITRA Sumut juga menyoroti anggaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga medis sebesar Rp 15, 5 miliar.

“Ada lagi mata anggaran aneh yakni dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) lain senilai Rp 9,750 miliar,” ujar Siska kepada wartawan.

Ada juga yang menjadi perhatian FITRA, dikatakan Siska, yakni anggaran pendukung non medis sebesar Rp 55, 3 miliar.

“Ada item barang pelindung warga dianggarkan Rp 5 miliar namun tidak disebut jenis alat pelindung yang dibeli dengan anggaran itu. Kemudian anggaran Sekretariat Gugus Tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan  dukungan OPD terkait sebesar Rp 40 miliar,” kata Siska.

Terakhir FITRA juga mengamati pos anggaran untuk Sekretariat Gugus Tugas terkesan tidak transparan.

“Anggaran Rp 40 miliar per tiga bulan artinya tiap bulan sekretariat gugus tugas dapat anggaran Rp 13 miliar. Jika satu bulan 30 hari kerja maka setiap hari sekretariat gugus tugas mendapat anggaran Rp 444 juta,” ungkap Siska.

Begitu pula biaya-biaya keamanan, untuk Satpol PP, kata Siska Barimbing dialokasikan senilai Rp 2,7 miliar sedangkan biaya keamanan bagi TNI/Polri senilai Rp 740 juta.” Anggaran ini juga aneh,” sebut Siska.

Penulis: Devis Karmoy
Editor:Redaksi

Baca Juga