Di Masa Covid-19 LBH Medan Menilai Pemerintah Belum Serius Tangani Masalah Pekerja

Salah seorang warga melintasi di depan Kantor LBH Medan di Jalan Hindu.

Medan - Pos pengaduan tenaga kerja terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sejak dibuka pada Rabu 22 April 2020 hingga saat ini telah menerima enam pengaduan dari empat orang perempuan dan dua orang laki-laki.

Dari enam pengadu diketahui sebanyak 206 orang pekerja terdampak Covid-19 turut di PHK. Menurut catatan LBH Medan, dari pengaduan tersebut, LBH mengklasifikasi sejumlah perusahaan yang merumahkan pekerjanya, diantaranya perhotelan, penyedia tenaga kerja.

Selain itu, ada juga perusahaan pembiayaan dan perusahaan daerah (Perusda) yang turut merumahkan pekerjanya.

Meski tidak mem-PHK pekerjanya, tetapi Perusda di Kota Medan ini merumahkan pekerjanya dan hanya memberi upah lebih kecil.

"(Perusda) PD Pembangunan Kota Medan, untuk pengaduan (pekerja) ini bukan PHK, melainkan dirumahkan dengan potongan gaji, sehingga pegawai hanya menerima upah sebesar 20%," sebut Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota Maswan Tambak kepada para wartawan di Medan, Jumat (15/5/2020) siang.

"Kategori tindakan perusahaan juga cukup beragam dimana ada yang memutus kontrak tanpa memberikan hak," sebut Maswan.

Maswan menambahkan, selain memotong gaji pekerja, ada juga perusahaan yang meminta para pekerja untuk mengundurkan diri.

"Ada yang merumahkan dengan melakukan pemotongan gaji dan ada yang disuruh tidak bekerja tapi disuruh untuk menandatangani surat pengunduran diri dan ada yang diberikan Surat Pemutusan Hubungan kerja, tapi yang menjadi permasalahan berikutnya adalah tidak diberikan hak-haknya," jelas Maswan.

Sementara itu, Direktur LBH Medan Ismail Lubis mengatakan, menindaklanjuti pengaduan para pekerja,  LBH Medan pada Jumat 24 April 2020 telah meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi pekerja melalui Surat Nomor: 66/LBH/IV/2020.

"Sejauh ini LBH Medan melihat tidak ada keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada buruh," katanya.

"Sejauh ini akibat covid 19, presiden telah menyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi Kementrian Ketenagakerjaan hanya mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang mana surat edaran tersebut tidak memberikan ikatan hukum," tambahnya.

Pemerintah daerah bersama dinas tenaga kerja juga dianggap tidak melakukan tindakan bijak cepat dan tepat.

Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra juga menyebutkan, masa pandemi Covid-19 yang bertepatan bulan ramadhan ini tentu masalah bagi di sektor buruh karena dihadapkan dengan masalah Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Namun begitu menurut Irvan Pemerintah Pusat telah mengeluarkan surat edaran dengan Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang mekanisme pemberian THR.

"Menteri ketenagakerjaan telah mengeluarkkan Surat Edaran yang mengatur mengenai mekanisme pemberian THR. Sebagimana di atur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2016," katanya.

Posko Komando THR

Namun, lanjutkan dikatakan Wakil Direktur LBH Medan, dalam surat edaran tersebut Menaker mengharapkan agar gubernur membentuk pos komando THR Keagamaan. Surat edaran tersebut juga telah disampaikan kepada Bupati dan Wali Kota serta kepada stakeholder terkait.

"Mengenai posko (Komando THR) ini juga kita belum mengetahui, apakah di Sumatera Utara sendiri sudah di buka atau belum ?" tanya Wakil Direktur LBH Medan.

"Jika pemerintah hanya diam dan sekedar menghimbau saja, maka tidak akan ada solusi. Artinya PHK dan upaya merumahkan tanpa diberi hak akan terus terjadi, dan itu akan sangat mempersulit keadaan pekerja dalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi," tandasnya.

Penulis: Devis Karmoy
Editor:Redaksi

Baca Juga