Dana Desa Telat Dicairkan, Komisi A DPRD Langkat Gelar RDP

Guna percepatan penanganan penyebaran Virus COVID-19 melalui Dana Desa, Komisi A DPRD Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Satkernya, di Gedung DPRD Langkat, Kamis (9/4/2020)

Langkat – Guna percepatan penyaluran dana desa untuk penanganan Pandemi Virus COVID-19, Komisi A DPRD Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asisten I Pemerintahan Setdakab Langkat bersama Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan, Kabag Hukum, Para Camat serta Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Langkat, di Gedung DPRD Langkat, Kamis (9/4/2020).

RDP di gelar untuk membahas Surat Edaran (SE) Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dengan menggunakan dana desa.

Pimpinan rapat Dedek Pradesa menggali sejauh mana kesiapan Pemkab Langkat terhadap penggunaan dana desa untuk membantu warga Langkat yang terdampak COVID-19.

Menjawab hal itu, Pj Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Langkat Musti yang turut hadir dalam RDP mengatakan, pencairan dana desa masih terkendala akibat beberapa desa yang belum memenuhi syarat administrasinya.

"Dana desa sebenarnya sudah masuk dibulan Februari 2020, namun masih ada beberapa desa yang belum melengkapi berkas – berkas yang diperlukan untuk pencairan. Sehingga menjadi kendala belum dicairkannya dana desa tersebut," ungkap  Musti.

Musti menyebutkan, saat ini sudah ada 146 desa dari 240 desa di Kabupaten Langkat yang melengkapi syarat administrasi. Sehingga, ia memastikan bagi desa yang telah memenuhi administrasi sudah bisa mencairkan dana desa pada Rabu 15 April 2020.

Terkait adanya warga Langkat yang terdampak PDP Covid-19, Asisten I Pemerintahan Setda Langkat Abdul Karim membenarkan ada warganya yang terdampak virus corona, namun warga Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat itu, saat ini berdomisili di Kota Binjai.

Sedangkan, salah seorang warga Kecamatan Padang Tualang hingga saat ini masih berstatus PDP dan tengah menunggu hasil lab dari Jakarta.

Meski begitu, menurut Abdul Karim, hingga hari ini Kabupaten Langkat masih zero pasien yang positif Covid-19. Ia menyebutkan, hingga saat ini Satgas Covid-19 telah terbentuk di tingkat Kecamatan hingga Desa di Kabupaten Langkat.

“Terkait dengan pendataan bantuan sosial, sudah dilakukan oleh masing – masing kepala dusun dan diteruskan ke desa hingga sampai ke Dinas Sosial sebagai leading sektornya,” Sekda Langkat.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Langkat Suwarmin menyoroti lambannya penyerahan APBDes oleh beberapa desa, termasuk bagaimana desa menyiapkan perubahan APBDes terkait dampak Covid-19.

"Ini harus segera ditanggapi dengan serius, sehingga jangan sampai terjadi seperti penjarahan, pencurian dan lain sebagainya, karena dampak Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat miskin,” ujarnya.

Anggota Komsi A DPRD Langkat lain seperti Zulhijar, Sedarita Ginting, Zuhuriah Wista BR Guru Singa, Pimanta Ginting, Salam Sembiring, Sukardi, serta Siti Nurhayati masing-masing juga menyoroti proses pencairan dana desa untuk penanggulangan Covid-19, termasuk bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas PMD.

RDP Komisi A DPRD Langkat akhirnya menyimpulkan beberapa point diantaranya;

  1. Pencairan dana desa belum 100 persen, hal ini diakibatkan masih ada desa yang belum melengkapi syarat administrasinya.
  2. Komisi merekomendasikan kepada Dinas PMD dan para Camat agar dapat memonitoring dan membantu dalam penyelesaian pemberkasan pencairan dana desa.
  3. Komisi juga merekomendasikan agar desa – desa yang sudah memenuhi persyaratan pemberkasan pencairan untuk segera dicairkan.
  4. Agar Dinas PMD berkoordinasi dengan bagian Hukum Setdakab Langkat, terkait dengan peraturan Bupati sebagai payung hukum pelaksanaan program dari surat edaran Kemendes, mengingat Langkat belum masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB).
  5. Agar para kepala desa dalam melakukan pendataan warga penerima bantuan sosial sesuai dengan domisili yang bersangkutan.
Penulis: Reza Pahlevi
Editor:Redaksi
Photographer:Reza Pahlevi

Baca Juga