APBD 1,3 Miliar Untuk Pencegahan Corona di Langkat, DPRD Minta Pemkab Fokus

Gedung DPRD Kabupaten Langkat tampak dari depan

Langkat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat diketahui menggelontorkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 senilai Rp 1,3 Miliar untuk menangani penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Langkah Pemkab Langkat dalam menggunakan APBD sebagai dana tanggap darurat itu, diingatkan DPRD Langkat. Dewan mengingatkan agar dana senilai Rp 1,3 miliar itu digunakan sesuai kebutuhannya.

Informasi yang dihimpun Swarasumut.com, Selasa (24/3/2020), APBD senilai Rp 1,3 miliar itu, digunakan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, yang bersumber dari APBD Langkat tahun 2020.

Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga saat dikonfirmasi terkait pemanfaatan dana Rp 1,3 miliar meminta Pemkab Langkat menggunakan anggaran tersebut tepat pada sasarannya.

"Kalau tidak salah, anggaran itu di ambil dari Dana Tak Terduga, yang anggaranya telah ada dianggarkan dalam APBD tahun 2020 ini, karena keadaan darurat. (Dan) Dana Tak Terduga itu sudah ada di pos anggaran dana bencana alam,” ujar Ralin Sinulingga.

Wakil Ketua DPRD Langkat itu menjelaskan, dana bencana alam itu telah dianggarkan DPRD Langkat setiap tahun sebesar Rp 2 miliar. Dirinya membenarkan, sebagian dana tersebut telah digunakan Pemkab Langkat untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona berkisar Rp1,3 miliar.

Dia mengingatkan Pemkab Langkat agar supaya dalam penggunaannya sungguh-sungguh untuk penanganan Covid-19.

“Dengan anggaran itu, kami meminta Pemkab Langkat, benar -benar menggunakan sesuai kebutuhannya, dan jangan ada pemborosan dana, apa lagi untuk kepentingan pribadi,” cetus Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Langkat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Langkat ini juga meminta Pemkab Langkat untuk meningkatkan sosialisasi tentang bahaya dan upaya pencegahan Virus Cona kepada kemasyarakat.

Wakil Ketua DPRD Langkat ini kembali menekan kepada Pemkab langkat supaya penggunaan APBD Langkat senilai Rp 1,5 miliar itu, nantinya harus dibuktikan penggunaannya serta bisa dipertanggung jawabkan.

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemkab Langkat beberapa waktu lalu, dewan telah mengusulkan kepada pemerintah agar menjalin kerjasama dengan pihak Pengusaha sehingga bisa menggalang dana Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, pada kenyataannya usulan itu tidak dilakukan Pemkab Langkat.

"Waktu Rapat Dengar Pendapat (RPD) terkait antisipasi Virus Corona bersama Pemerintah Langkat, kita sudah anjurkan kepada Pemerintah Langkat untuk meminta bantuan dari perusahaan (pengusaha) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) terkait mengantisipasi virus Covid 19 (Corona). (Karena) Perusahaan itu bisa memberikan CSR nya, baik berupa dana maupun berbentuk barang," ungkap Ralin Sinulingga.

Penulis: Reza Pahlevi
Editor:Redaksi
Photographer:Reza Pahlevi

Baca Juga