KPU Medan Bersiasat Hadapi Korona

Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Medan dan staf tengah menyiasati skema perubahan dari sejumlah tahapan Pilkada tahun 2020, Kamis (19/3/2020).

Medan- Satu per satu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten dan kota di Sumut yang akan menyelenggarakan pilkada, mengubah berbagai jadwal atau tahapan.

Mereka sedang bersiasat menghadapi meluasnya wabah virus Korona atau Covid-19 agar pilkada tetap terlaksana sesuai jadwal.

Setelah kemarin KPU Kota Binjai, kali ini giliran KPU Kota Medan yang bersiasat melawan Covid-19.

"Tercatat sejak, Rabu (18/3/2020) kami sudah menyiasati skema perubahan dari sejumlah tahapan Pilkada tahun 2020," ujar Divisi Teknis KOI Medan Rinaldi Khair kepada swarasumut.com, Kamis (19/3/2020).

Kata dia, dari surat edaran KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Virus Korona atau Covid-19 di Lingkungan KPU yang keluar tanggal 16 Maret kemarin,  para komisioner diminta untuk mengurangi aktifitas yang melibatkan banyak orang atau keramaian.

"Termasuk menunda kegiatan bimbingan tehnis yang tak berkaitan dengan tahapan," kata Rinaldi.

Misalnya, kata mantan wartawan Harian Sindo ini, adalah menunda pelaksanaan orientasi tugas (Bimtek) PPK yang seharusnya tanggal 18-20 Maret 2020 digeser hingga bulan April atau Mei 2020.

"Sampai memang kondisi memungkinkan untuk mengundang orang banyak, karena dikegiatan ini kami mengundang sebanyak 105 orang PPK ditambah panitia dan staf KPU (Medan) berjumlah 50 orang. Jadi, ada cukup banyak orang, sehingga tak memungkinkan itu dilaksanakan," terangnya.

Demikian juga untuk pertemuan-pertemuan yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan tahapan dan jadwal, contoh, kata Rinaldi, terkait pemetaan PPS dijadwal tanggal 21-23 Maret harus selesai.

"Mau gak mau kita harus digelar dan undang bidang data dan ketua untuk bimbingan tehnis kami lakukan karena jumlah terbatas," terangnya.

Rekan Rinaldi Khair, Edy Suharyono selaku Ketua Dibius Sosialisasi dan SDM KPU Medan menyebutkan, Kebijakan itu juga berlaku pada pelantikan PPS yang seyogyanya dijadwal adalah 22 Maret terpaksa dijadwal ulang.

"Sesuai surat edaran kita harus kurangi pertemuan massal, maka ini kita redesain danbuntuk hak itu kita sudah koordinasi dengan provinsi," tambah Edy Suharyono.

Rencana yang disiapkan, papar Edy, sebanyak 453 orang di PPS dilakukan pelantikan dengan menyebar berdasarkan konsentrasi berdasarkan titik kecamatan, per gelombang, dengan asumsi rata-rata satu kecamatan 6 kelurahan.

Nirwan, Sekretaris KPU Medan, menyebutkan untuk internal ditetapkan stadar operasional baku dalam bekerja.

"Bagi yang kurang sehat, kurang enak badan, itu diberi dispensasi tak datang ke kantor, bagi yang punya tugas prosedural tetap datang dengan perhatikan diri, kita sediakan masker dan hand sanitizer," ujar Nirwan.

Dalam bekerja, mereka pun menggunakan standar keselamatan agar tidak terkena Covid-19 seperti mengenakan masker namun tidak mengurangi aktivitas.

Penulis: Ucok Iswandi
Editor:Redaksi
Photographer:Ucok Iswandi

Baca Juga