Ada Konflik Hukum

Pegawai PD Pasar Belum Pasti Gajian Tanggal 27 Pebruari 

Medan - Sekitar seribu pegawai Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan melakukan aksi unjukrasa di depan Menara Mandiri, Senin (24/2/2020). Unjukrasa itu dilakukan karena para pegawai khawatir Bank Mandiri tidak mencairkan gaji para pegawai PD Pasar untuk bulan Pebruari dan bulan-bulan selanjutnya.

Unjukrasa tersebut memang telah berakhir setelah para pegawai diberi informasi akan menerima gaji pada tanggal 27 Pebruari 2020. Namun, apa penyebab Bank Mandiri diduga tidak akan mencairkan gaji dan iuran BPJS Kesehatan para pegawai PD Pasar Kota Medan?

Regional Operation Head Bank Mandiri Sumut, Sri Hargono, yang dijumpai para wartawan setelah aksi unjukrasa tersebut mengungkapkan, pihak Bank Mandiri sangat berhati-hati dan sesuai prosedur dalam menyalurkan setiap dana, termasuk untuk urusan PD Pasar Kota Medan.

Kata dia, proses penyaluran gaji dan seluruh dana yang terkait PD Pasar mengalami kendala karena ada konflik hukum di internal direksi PD Pasar.

"Kami tak bisa mencairkan dana-dana yang terkait PD Pasar karena ada konflik dari proses pergantian pimpinan PD Pasar," ujar Sri Hargono yang saat itu didampingi sejumlah pejabat Bank Mandiri.

Sebagai informasi, konflik yang dimaksud Sri Hargono adalah tuntutan hukum yang dilayangkan oleh Rusdi Sinuraya kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Rusdi Sinuraya tidak terima atas pemecatan dirinya sebagai Direktur Utama PD Pasar oleh Pelaksana Tugas (PlT) Walikota Medan Akhyar Nasution. Posisi Rusdi digantikan oleh Nasib yang ditunjuk Akhyar sebagai Plat Dirut PD Pasar.

Oleh PTUN Medan diputuskan kalau posisi Rusdi Sinuraya tetap sebagai Direktur Utama PD Pasar, sekaligus menunda atau membatalkan keputusan PlT Walikota Medan Akhyar Nasution tersebut.

"Kami ini boleh dibilang bagai berada di posisi antara dua pelanduk. Kalau kami cairkan, kami akan terkena proses hukum. Kalau tidak dicairkan,  ya kami didemo terus," kata Sri Hargono.

Sri Hargono mengatakan, Bank Mandiri tetap berupaya akan mencairkan dana PD Pasar namun setelah melalui proses tertentu. Proses yang ia maksud adalah adanya tandatangan pencairan dana PD Pasar yang dilakukan oleh Rusdi Sinuraya.

Sebab berdasarkan putusan PTUN Medan, kata Sri Hargono, Rusdi Sinuraya masih tetap Dirut PD Pasar Kota Medan. Atau, kata Sri, Rusdi Sinuraya dan pihak PlT Dirut PD Pasar Kota Medan saling bertemu untuk mencari solusi.

"Termasuk apabila kedua pihak bertemu dan memutuskan menunjuk satu pihak untuk menandatangani soal pencairan dana PD Pasar. Kami siap melayani," ujar Sri Hargono.

Ia mengungkapkan,Rusdi Sinuraya bersedia bertemu namun disebut-sebut pihak PD Pasar bersikap sebaliknya.

Mengenai surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sumbagut kepada Bank Mandiri, Sri Hargono menyebutkan isi surat itu adalah agar persoalan ini diselesaikan dengan semestinya.

"Jadi, kami surati dulu pihak-pihak terkait mengenai hal ini. Jika sudah ada kesepakatan, mungkin tanggal 27 Pebruari kami sudah bisa mencairkan gaji pegawai PD Pasar Kota Medan," kata Sri Hargono.

Gaji Bulan Januari
Ditanya tentang pencairan gaji pegawai PD Pasar untuk bulan Januari, Desi selaku pimpinan Bank Mandiri Kantor Cabang Pimpinan (KCP) Jalan Pulau Pinang menyebutkan, gaji dicairkan sebelum ada surat tim kuasa hukum Rusdi Sinuraya kepada Bank Mandiri.

Kata Desi, sehari setelah mencairkan gaji para pegawai PD Pasar untuk bulan Januari, Bank Mandiri mendapat surat dari kuasa hukum Rusdi Sinuraya yang memprotes hal tersebut.

Surat dari kuasa hukum Rusdi Sinuraya itu, ujar Desi, juga menerangkan bahwa klien mereka masih jadi Direktur Utama PD Pasar berdasarkan hasil keputusan PTUN. ,

"Ini yang membuat kami berhati-hati dalam persoalan ini. Jadi, bukan karena kami sengaja menunda mencairkan (dana PD Pasar), melainkan karena adanya persoalan hukum di PD Pasar," tegas Desi.

Baca Juga