Iuran BPJS Naik Lagi, Saleh Daulay: Pemerintah Tidak Memiliki Empati

Anggota DPR Komisi IX Saleh Partaunan Daulay

Jakarta - Anggota DPR Komisi IX Saleh Partaunan Daulay menyesalkan keluarnya Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, di dalam perpres itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA,” ujar Saleh, di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Anggota dewan dari Dapil Sumatera Utara ini mengatakan, pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan MA yang membatalkan perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Banyak masyarakat yang berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan.

"Saya melihat pemerintah tidak memiliki empati kepada masyarakat. Saat ini bukanlah waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini. Dipastikan banyak masyarakat yang tidak sanggup untuk mebayar iuran tersebut," tegas Saleh.

Saleh menilai pemerintah menjalankan putusan MA hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni dengan tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun setelah itu, pemerintah menaikkan kembali iuran jaminan kesehatan itu.

Adapun iuran BPJS Kesehatan yang akan naik yakni Kelas I dari Rp80 ribu jadi Rp150.000, Kelas II Rp51 ribu berubah Rp100.000, dan Kelas III sebesar Rp 25,500 naik Rp 42.000.

“Kan repot sekali urusannya. Dinaikkan, lalu digugat. Gugatan menang, ganti perpres dan naikkan lagi. Nanti digugat lagi, mungkin menang. Lalu pemerintah ganti perpres, iuran dinaikkan lagi.” paparnya.

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini kembali menegaskan, di dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara harus memberikan jaminan bagi terselenggarannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kita memahami bahwa negara tidak memiliki anggaran yang banyak. Tetapi, pelayanan kesehatan mestinya dijadikan sebagai program primadona. Seluruh lapisan masyarakat membutuhkan," ujar Saleh.

Penulis: Dwinanto
Editor:Redaksi

Baca Juga