Samade dan Aspek PIR Protes Keras Airlangga Hartarto

Medan - Dua asosiasi petani kelapa sawit di Indonesia, Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek PIR), memprotes keras pernyataan Menteri Koordinator (Perekonomian), Airlangga Hartarto.

"Di media internasional Bloomberg, Pak Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mungkin akan menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Bagi kami para petani, rencana ini pemerintah pusat ini bisa menjadi pukulan bagi petani sawit," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Samade, Tolen Ketaren, kepada sejumlah media melalui handphone, Jumat (28/2/2020).

Sebagai informasi, selama bertahun-tahun pemerintah menerapkan PE CPO sebesar US$ 50 per ton. Pungutan ini dikenakan kepada para pengusaha sawit yang akan mengekspor CPO.

Lalu, saat harga CPO di pasaran dunia turun drastis dan berefek kepada harga tandan buah segar (TBS) petani swadaya di tahun 2018, Menko Perekonomian Darmin Nasution (saat itu) memutuskan menghentikan sementara kebijakan PE CPO sampai harga CPO di pasar dunia pulih.

Kemudian, setelah pulih beberapa bulan terakhir, pemerintah kembali menerapkan PE CPO sebesar US$ 50/ton. "Dan kini pemerintah ingin menaikkan PR CPO menjadi US$ 80 per ton. Ini bisa berpengaruh buruk ke petani sawit," ujar Tolen Ketaren.

Tolen menyebutkan, kalau PE dinaikkan, maka para pengusaha akan memindahkan beban pungutan itu saat proses pembelian TBS milik petani sawit swadaya. "Ujung-ujungnya, ya ditekankan harga TBS kami oleh pengusaha. Selaku begitu modusnya," ujar Tolen.

Kata dia, saat ini harga TBS per kilogram Rp 1.330, turun beberapa ratus rupiah sejak mewabahnya virus Corona. "Ekspor CPO ke China dan negara lain tertunda karena Corona, anjloklah harga TBS petani. Eh, ini mau dinaikkan pula PE CPO," ujar Tolen.

Sikap yang tak kalah keras disampaikan Ketua Umum DPP Aspek PIR, H Setiyono, yang menilai PE CPO malah tak punya dampak banyak bagi petani sawit, baik swadaya, plasma, maupun PIR.

"Mau US$ 50 atau berapa pun PE CPO itu, cuma sedikit yang disalurkan pemerintah ke petani sawit," kata Setiyono.

Kata dia, dana untuk pembinaan ke para petani, termasuk untuk program replanting, yang disalurkan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) nilainya buahnya sekitar Rp 1 triliunan saja.

"Tapi coba lihat kalau pengusaha sawit yang minta dana ke BPDPKS, terutama untuk pengembangan biodiesel, sudah puluhan triliunan rupiah digelontorkan BPDPKS. Kalau petani sawit yang minta duit, banyak sekali persyaratan dari BPDPKS, tapi kalau pengusaha sawit yang minta, gampang kali dicairkan," sindir Setiyono.

Baca Juga