Rekomendasi Komisi D

Lima PKS di Labura Terancam Ditutup

Medan - Lima perusahaan kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) terancam ditutup dan tidak beroperasi. Kelima PKS itu dipandang lebih banyak merugikan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Kelima PKS di Labura yang terancam ditutup yakni PT Serba Huta Jaya (SHJ), PT Sumber Sawit Jaya Lestari (SSJL), PT Mutiara Agro Sejahtera (MAS), PT Kencana Inti Perkasa (KIP), dan PT Sirata Rata Alas Tonga.

Ancaman penutupan lima PKS itu muncul dari hasil rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) di ruang kerja Komisi D DPRD Sumut, Selasa (11/2/2020).

RDP itu digelar Komisi D untuk membahas soal penggunaan air bawah tanah (ABT) atau air permukaan umum (APU) oleh sejumlah PKS dan sistem pengelolaan limbah PKS.

Saat itu Komisi D mengundang Kepala Dinas ESDM Sumut, H Zubaidi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut Binsar Situmorang yang diwakili oleh Mariduk Sitorus selaku Kepala Bidang P & PKL Dinas LH Sumut, Kepala Dinas LH Labura Imam Ali Harahap.

Komisi D juga mengundang enam PKS di Labura, namun satu PKS tidak mengirimkan utusan yakni PT Prima Jaya Lestari Utama (PJLU). "Saya dengar PT PJLU sedang proses take over," ujar Edi Susanto Ritonga dalam RDP itu.

Edi Susanto adalah Wakil Ketua Komisi D dari daerah pemilihan (dapil) Labuhanbatu ibduk, Labura, dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Namun, ancaman rekomendasi tutup dikeluarkan karena Komisi D DPRD.Sumut begitu kesal dan marah karrena manajemen kelima PKS itu tidak mengirimkan utusan yang punya kompetensi untuk ikut RDP tersebut.

Komisi D memandang manajemen kelima PKS itu hanya mengirimkan humas dan manager yang tidak mampu membuktikan secara admintsrtaif dan faktual proses pengeloaan limbah dan ABT di masing-masing PKS.

"Mereka ini (utusan lima PKS -ref) yang fatang dan hadir di sini cuma jadi bumper dari masong-masing management PKS masing-masing," sindir Ari Wibowo, anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra. Ari Wibowo meruoakan satu dapil dengan Edi Susanto.

Selain itu, utusan kelima PKS itu juga tidak mampu membuktikan secara administratif dan faktual soal pengelolaan limbah secara benar dan proses penggunaan ABT/APU.

Namun rekomendasi tutup lima PKS itu serta-merta dilakukan. Ancaman proses penutupan pun direkomendasikan bersifat sementara.

"Kita lakukan terlebih dahulu sidak jke lokasi lima PKS ini. Jika dari proses sidak itu terbukti bahwa lima PKS ini tidak benar penggunaan ABT-nya dan pengelolaan limbahnya sangat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya, maka kita beri rekomendasi tutup sementara kelima PKS itu," ujar H Anwar Sani Tarihan, Ketua Komisi D saat membacakan hasil rekomendasi RDP.

Anwar Sani lalu menoleh ke Mariduk Sitorus dan mengingatkan Dinas LH Sumut untuk benar-benar menunjukan fungsinya dan harus berani mengambil langkah tegas terhadap lima PKS itu bila tetap membandel.

Baca Juga