Buruh Ngotot Tolak Omnibus Law

Elemen buruh yang menolak Omnibus Law melakukan aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, Selasa (10/3/2020).

Medan - Kelompok buruh di Indonesia sangat serius dan ngotot menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Di Medan, penolakan terhadap Omnibus Law berkali-kali disampaikan melalui aksi unjukrasa.

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI) Sumut adalah salah satu kelompok buruh yang menolak Omnibus Law dengan melakukan aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, Selasa (10/3/2020).

Dalam unjukrasa itu GSBI kembali menegaskan Omnibus Law tak berpihak ke buruh. Mereka menilai Omnibus Law bukti keberpihakan pemerintah terhadap imperialisme modal.

Para buruh yang berasal dari sejumlah perusahaan yang bekerja di sejumlah perusahaan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan Kawasan Industri Medan (KIM) itu bahkan membawa puluhan spanduk berukuran besar yang berisi penolakan tegas terhadap Omnibus Law.

"Ini penjajahan gaya baru di bidang perburuhan, dia (omnibus law) memastikan bagaimana perusahaan-perusahaan merampas upah buruh secara masif," kata Rahmad Syahputra selaku pimpinan aksi buruh.

Apalagi, sebutnya, negara saat ini sedang melahirkan undang-undang yang sejatinya semakin memperkuat pemodal.

"Sehingga hari ini kita berkumpul satukan suara, langkah dan kekuatan buruh untuk menolak omnibus law," teriaknya.

Dikatakan Rahmad kembali, dari 82 undang-undang, 1.452 ayat dan 11 bagian di mana tidak satupun undang-undang dari omnisbus law yang pro terhadap rakyat."Itu bisa kita pastikan," tegasnya.

Tidak hanya itu, ungkapnya, sejumlah panitia di RUU Omnibus Law adalah berasal dari Apindo.

"Tau siapa Apindo itu, ya pengusaha. Jadi siapa yang diuntungkan kalau UU lahir, di mana perwakilan buruh di situ," pungkasnya di hadapan massa buruh.

Penulis: Ucok Iswandi
Editor:Hendrik Hutabarat
Photographer:Ucok Iswandi

Baca Juga